Penetapan Status Penggunaan BMN

I.    Ketentuan Pokok Penggunaan Barang Milik Negara

1.  Barang   Milik   Negara   berupa   tanah   dan/atau   bangunan   harus   ditetapkan   status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

2.  Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang  harus  ditetapkan  status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
a.  barang-barang  yang  mempunyai  bukti  kepemilikan,  seperti  sepeda  motor,  mobil, kapal, pesawat terbang;
b.  barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.

3.  Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.

4.  Barang  Milik  Negara  pada  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Negara Republik   Indonesia  (Polri)  yang  merupakan  alat  utama  sistem  persenjataantidak memerlukan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang.

5.  Barang  Milik  Negara  yang  telah  ditetapkan  status  penggunaannya  pada  Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Negara tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

II. PenetapanStatus BMN Idle

Pengertian BMN Idle :

Barang  Milik  Negara berupa tanah  dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya

1.  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  menyerahkan  Barang  Milik  Negara berupa tanah  dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang.

2.  Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang  harus  diserahkan  oleh  Pengguna  Barang  karena  sudah  tidak  digunakan  untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

3. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik Negara dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.

III. Penetapan status Bangunan berdiri di atas tanah pihak lain

Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak.

Mengenai tata cara Pengajuan maupun Penetapan status akan dibahas pada bagian lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s