Sewa BMN

Pendahuluan

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa merupakan salah satu bentuk pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, di samping bentuk-bentuk lainnya seperti—pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah—dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN tersebut.

Penyewaan Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan :

  1. untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan;
  2. untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian / lembaga; atau
  3. mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah

Ruang Lingkup

Subjek pelaksana pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.

Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

  1. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
  2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk (1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang; dan (2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Sementara pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara meliputi :

  1. Badan Usaha Milik Negara,
  2. Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Badan Hukum lainnya; atau
  4. perorangan.

Objek Sewa Barang Milik Negara meliputi :

  1. tanah dan/atau bangunan—baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang,dan
  2. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah Barang Milik Negara yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

Jangka waktu sewa Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan jangka waktu sewa Barang Milik Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengelola Barang, perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang; dan
  2. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.

Mengenai tata cara pengajuan persetujuan sewa BMN akan dibahas pada postingan selanjutnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s