Perubahan Nama Sertifikat Tanah

Image

Dalam rangka tindak lanjut Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor  24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pasal 2 bahwa BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan BMN tersebut, bagi satuan kerja yang BMN berupa Tanah sudah bersertifikat, namun belum sesuai ketentuan, maka bisa melakukan perubahan nama ke Kantor Pertanahan setempat, dengan menyertakan persyaratan sebagai berikut:

  1. Surat permohonan perubahan nama kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, contoh surat bisa klik di sini;
  2. Surat Kuasa dari Kepala Kantor/Kepala Satker (selaku KPB) kepada pegawai yang mengurus perubahan nama;
  3. Sertipikat asli;
  4. Cetakan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
  5. Biaya perubahan nama + Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Demikian semoga bermanfaat.

Sosialisasi Aplikasi SiManTaP 2012 dan PMK Nomor 33/PMK.06/2012

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah, maka sebagai langkah awal akan dilakukan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah, baik yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga maupun yang belum bersertifikat.

Untuk kelancaran proses pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disiapkan program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SiManTaP 2012) yang rencananya akan disosialisasikan ke seluruh satuan kerja wilayah kerja KPKNL Pekalongan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 bertempat di Aula KPKNL Pekalongan, sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Berikut ini bisa diunduh oleh pihak-pihak yang berkepentingan:
– Undangan Sosialisasi di sini,
– Lampiran di sini, dan
– Materi Sosialisasi:
1. Aplikasi SiManTaP 2012 di link ini,
2. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah di sini, dan
3. Permenkeu Nomor 33/PMK.06/2012 di sini. ♨

Sewa BMN

Pendahuluan

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sewa merupakan salah satu bentuk pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, di samping bentuk-bentuk lainnya seperti—pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah—dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN tersebut.

Penyewaan Barang Milik Negara dilakukan dengan pertimbangan :

  1. untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan;
  2. untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian / lembaga; atau
  3. mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah

Ruang Lingkup

Subjek pelaksana pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.

Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

  1. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
  2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk (1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang; dan (2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Sementara pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara meliputi :

  1. Badan Usaha Milik Negara,
  2. Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Badan Hukum lainnya; atau
  4. perorangan.

Objek Sewa Barang Milik Negara meliputi :

  1. tanah dan/atau bangunan—baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang,dan
  2. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah Barang Milik Negara yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang.

Jangka waktu sewa Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan jangka waktu sewa Barang Milik Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengelola Barang, perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang; dan
  2. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.

Mengenai tata cara pengajuan persetujuan sewa BMN akan dibahas pada postingan selanjutnya.

Tata Cara (Pengajuan) Penetapan Status Selain Tanah dan/atau Bangunan

Tata  cara  penetapan  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara 

selain  tanah  dan/atau bangunan

Dalam hal penetapan status BMN selain tanah dan atau/bangunan, penting untuk disimak dalam postingan kami sebelumnya terutama dalam hal kewenangan untuk menetapkan statusnya, apakah Pengelola Barang atau kah Pengguna Barang.

a.  Tahap persiapan

Kuasa  Pengguna  Barang  harus  menyelesaikan  dokumen/bukti  kepemilikan  atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

b.  Tahap pengajuan usulan

1)  Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna  Barang  disertai  dengan  fotokopi  dokumen/bukti  kepemilikan  atau berita acara serah  terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan  sejak  diterimanya  dokumen/bukti  kepemilikan  atau  berita  acara  serah terima.

2)  Dalam hal Kuasa Pengguna Barang merupakan instansi vertikal di daerah, Kuasa Pengguna   Barang  dimaksud  dapat  mengajukan  permintaan  penetapan  status penggunaan barang  kepada instansi vertikal Pengelola Barang di daerah setelah menerima kuasa untuk itu dari Pengguna Barang.

3)  Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai fotokopi dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama
1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.

c.    Tahap penetapan status penggunaan

1)  Pengelola  Barang  menetapkan  status  penggunaan  Barang  Milik  Negara  selain tanah  dan/atau  bangunan  setelah  diterimanya  permintaan  beserta  dokumen pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

2)  Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka   penyelenggaraan   tugas   pokok   dan   fungsi   Pengguna   Barang/Kuasa Pengguna Barang.

d.  Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan

1)  Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara selain   tanah   dan/atau   bangunan   ke   dalam   Daftar   Barang   Pengguna   dan menyimpan   fotokopi  dokumen  kepemilikan  menyatu  dengan  asli  keputusan penetapan status penggunaan.

2)  Kuasa  Pengguna  Barang  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  Barang  Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan menyimpan  asli  dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan.

3)  Pengelola  Barang  melakukan  pencatatan  Barang  Milik  Negara  selain  tanah dan/atau  bangunan  berupa  barang  yang  mempunyai  bukti  kepemilikan  dan barang  dengan  nilai  perolehan  di  atas  Rp  25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, serta menyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

4)  Pengelola   Barang   menghimpun   laporan   Barang   Milik   Negara   selain   tanah dan/atau bangunan.

Tata Cara (Pengajuan) Penetapan Status Tanah dan Bangunan

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

berupa tanah dan/atau bangunan.

Untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan pada intinya ditetapkan oleh PENGELOLA BARANG (dhi. Menkeu cq. DJKN cq. Kanwil DJKN / KPKNL)

a.  Tahap persiapan

1)  Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan  (antara  lain  sertifikat  tanah,  IMB,  dll.)  atas  Barang  Milik  Negara berupa  tanah  dan/atau  bangunan  yang  pengadaannya  atas  beban  APBN  atau perolehan   lainnya   yang   sah,   untuk   dijadikan   dasar   pengajuan   permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang.

2)  Penyelesaian  dokumen  kepemilikan  atas  tanah,  berupa  sertifikat  atas  nama Pemerintah  Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat.

3)  Penyelesaian  dokumen  perizinan  atas  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai.

b.  Tahap pengajuan usulan

1)  Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada   Pengguna   Barang   disertai   dengan   asli   dokumen   kepemilikan   dan dokumen  pendukung  lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan.

2)  Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengelola   Barang  dengan  disertai  asli  dokumen  kepemilikan  dan  dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.

c.    Tahap penetapan status penggunaan

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan keputusan.

d.  Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan

1)  Pengelola  Barang  melakukan  pendaftaran  dan  pencatatan  atas  tanah  dan/atau bangunan  ke  dalam  Daftar  Barang  Milik  Negara,  dan  menyimpan  dokumen kepemilikan  asli  dan   dokumen  pendukung  lainnya  menyatu  dengan  salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

2)  Pengguna   Barang   melakukan   pendaftaran   dan   pencatatan   tanah   dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan  dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.

3)  Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.


Penetapan Status Penggunaan BMN

I.    Ketentuan Pokok Penggunaan Barang Milik Negara

1.  Barang   Milik   Negara   berupa   tanah   dan/atau   bangunan   harus   ditetapkan   status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

2.  Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang  harus  ditetapkan  status penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
a.  barang-barang  yang  mempunyai  bukti  kepemilikan,  seperti  sepeda  motor,  mobil, kapal, pesawat terbang;
b.  barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.

3.  Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.

4.  Barang  Milik  Negara  pada  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Negara Republik   Indonesia  (Polri)  yang  merupakan  alat  utama  sistem  persenjataantidak memerlukan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang.

5.  Barang  Milik  Negara  yang  telah  ditetapkan  status  penggunaannya  pada  Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Negara tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

II. PenetapanStatus BMN Idle

Pengertian BMN Idle :

Barang  Milik  Negara berupa tanah  dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya

1.  Pengguna  Barang/Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  menyerahkan  Barang  Milik  Negara berupa tanah  dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang.

2.  Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang  harus  diserahkan  oleh  Pengguna  Barang  karena  sudah  tidak  digunakan  untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

3. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik Negara dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.

III. Penetapan status Bangunan berdiri di atas tanah pihak lain

Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak.

Mengenai tata cara Pengajuan maupun Penetapan status akan dibahas pada bagian lain.