Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara
selain tanah dan/atau bangunan
Dalam hal penetapan status BMN selain tanah dan atau/bangunan, penting untuk disimak dalam postingan kami sebelumnya terutama dalam hal kewenangan untuk menetapkan statusnya, apakah Pengelola Barang atau kah Pengguna Barang.
a. Tahap persiapan
Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima barang dari pihak lain atas perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
b. Tahap pengajuan usulan
1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan fotokopi dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti kepemilikan atau berita acara serah terima.
2) Dalam hal Kuasa Pengguna Barang merupakan instansi vertikal di daerah, Kuasa Pengguna Barang dimaksud dapat mengajukan permintaan penetapan status penggunaan barang kepada instansi vertikal Pengelola Barang di daerah setelah menerima kuasa untuk itu dari Pengguna Barang.
3) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai fotokopi dokumen kepemilikan atau berita acara serah terima barang, paling lama
1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.
c. Tahap penetapan status penggunaan
1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan setelah diterimanya permintaan beserta dokumen pendukung secara lengkap dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2) Status penggunaan barang ditetapkan dengan keputusan Pengelola Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan
1) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaan.
2) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaan.
3) Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai bukti kepemilikan dan barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, serta menyimpan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
4) Pengelola Barang menghimpun laporan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.